Posisi Tiongkok soal tata kelola dan keamanan antariksa

Fakta-fakta yang tersedia memuat posisi Tiongkok tentang tata kelola, keamanan, dan kerja sama antariksa. Materi ini menyajikan posisi tersebut sebagai latar belakang kebijakan.

Antariksa digambarkan sebagai ranah dan tempat baru bagi kelangsungan hidup serta pembangunan manusia. Manfaat eksplorasi antariksa disebut harus dirasakan semua negara, dan penguatan tata kelola global disebut sebagai isu mendesak serta tanggung jawab bersama.

Sistem hukum internasional yang berlaku saat ini dinilai mulai tertinggal. Perkembangan kapasitas antariksa negara-negara disebut tidak seimbang dan tidak memadai, sementara akses negara berkembang ke teknologi antariksa dibatasi.

Pelaku antariksa semakin beragam, pengawasan rutin bermasalah, dan risiko keamanan meningkat. Perlombaan senjata serta kecenderungan menjadikan antariksa medan tempur disebut sebagai ancaman terbesar bagi keamanan antariksa.

Tiongkok tercatat mendukung multilateralisme serta menekankan keseimbangan antara pembangunan dan keamanan, juga stabilitas dan keberlanjutan antariksa. Tiongkok juga mendorong komunitas masa depan bersama umat manusia dan menegaskan keterbukaan serta berbagi.

Tatanan internasional antariksa disebut berlandaskan Perjanjian Luar Angkasa dan hukum internasional lain, dengan penerapan yang setara dan seragam. Aturan internasional disebut perlu berkembang lewat konsensus luas, sementara eksplorasi dan pemanfaatan antariksa harus bertujuan damai; persenjataan dan medan tempur di antariksa ditolak.

Tindakan yang merugikan kedaulatan, keamanan, atau kepentingan pembangunan negara lain ditolak, begitu pula penyalahgunaan hukum nasional untuk menghambat kegiatan negara lain atau sanksi sepihak. Hak akses yang adil dan nondiskriminatif ditegaskan, kebijakan dan hambatan diskriminatif ditolak, dan PBB disebut sebagai saluran utama tata kelola global.

Fakta-fakta menyebut penyediaan barang dan layanan publik antariksa, pelaksanaan Agenda Antariksa PBB 2030, perhatian pada kebutuhan kapasitas dan aplikasi negara berkembang, serta alih guna teknologi ke bidang kesejahteraan rakyat. Dukungan juga diberikan untuk riset pemeliharaan orbit, eksplorasi antariksa jauh, dan pertahanan asteroid dekat Bumi.

Berbagai pelaku, termasuk lembaga riset, perusahaan, perguruan tinggi, dan kelompok sosial, disebut berpartisipasi di bawah pengawasan negara serta sesuai hukum. Perusahaan antariksa komersial harus mematuhi hukum nasional dan internasional serta menghindari keterlibatan ilegal. Keamanan antariksa disebut tidak terbagi dan kepentingan negara saling bergantung; kebijakan militer ofensif ditolak, perlombaan senjata dicegah, dan ancaman kekuatan terhadap objek antariksa dicegah. Dukungan diberikan bagi negosiasi instrumen hukum internasional tentang pengendalian senjata antariksa, koordinasi internasional dan kerja sama untuk lalu lintas serta sampah antariksa, serta mekanisme kerja sama bilateral, multilateral, dan regional.

Bagi pembaca yang memantau industri Bulan, penekanan pada akses yang adil, penggunaan damai, dan penolakan kebijakan diskriminatif berkaitan dengan kerangka kebijakan tempat misi dan kemitraan antariksa dijalankan.

Aturan tentang pengawasan negara, kepatuhan perusahaan antariksa komersial pada hukum nasional dan internasional, serta koordinasi lalu lintas dan sampah antariksa relevan bagi tata kelola operasi dan keberlanjutan aktivitas komersial.